JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 404 hasil yang relevan dengan "citizen engagement dalam kebijakan fiskal "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | SISTEM AKUNTANSI
216/PMK.05/2016

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN | SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
PP 65 TAHUN 2010

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 27 Agu 2010
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
46/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
    PP 7 TAHUN 2008

    Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2008
    • Diundangkan: 04 Feb 2008

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      57/PUU-VIII/2010

      Uji Materiil atas UU No.2 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        INFORMASI PUBLIK | KEMENTERIAN KEUANGAN
        200/PMK.01/2016

        Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan D...

        • Ditetapkan: 27 Des 2016
        • Diundangkan: 27 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
        PP 90 TAHUN 2010

        Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

        • Ditetapkan: 27 Des 2010
        • Diundangkan: 27 Des 2010

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        MPR | DPD
        UU 27 TAHUN 2009

        Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

        • Ditetapkan: 29 Agu 2009
        • Diundangkan: 29 Agu 2009

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        113/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 36
          • 37
          • 38
          • ...
          • 41

          Loading...
          Quick Look - ??
          • citizen engagement dalam kebijakan fiskal...
          • partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran...
          • transparansi fiskal dan akuntabilitas publik...
          • inovasi digital untuk keterlibatan warga dalam pengelolaan keuangan...
          • pengawasan publik terhadap penggunaan dana pemerintah...