JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 392 hasil yang relevan dengan "audit e-SPT dan konsekuensinya "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    27/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      73 P/HUM/2013

      Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | MANAJEMEN RISIKO
        142/PMK.010/2009

        Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

        • Ditetapkan: 31 Agu 2009
        • Diundangkan: 31 Agu 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
        30/PMK.010/2010

        Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

        • Ditetapkan: 09 Feb 2010
        • Diundangkan: 09 Feb 2010

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENETAPAN
        PP 30 TAHUN 2006

        Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

        • Ditetapkan: 14 Sep 2006
        • Diundangkan: 14 Sep 2006

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        104/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BADAN LAYANAN UMUM | PEMBERIAN BONUS
          217/PMK.05/2009

          Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

          • Ditetapkan: 17 Des 2009
          • Diundangkan: 17 Des 2009

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
          143/PMK.010/2009

          Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

          • Ditetapkan: 31 Agu 2009
          • Diundangkan: 31 Agu 2009

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
          143.1/PMK.01/2009

          Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

          • Ditetapkan: 31 Agu 2009
          • Diundangkan: 31 Agu 2009

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 37
          • 38
          • 39
          • 40

          Loading...
          Quick Look - ??
          • audit e-SPT...
          • kepatuhan pajak...
          • sistem pelaporan pajak elektronik...
          • konsekuensi hukum pelanggaran pajak...
          • transparansi keuangan pemerintah...