JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 406 hasil yang relevan dengan "audit dan validasi e-Filing "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
147/PMK.04/2011

Kawasan Berikat.

  • Ditetapkan: 06 Sep 2011
  • Diundangkan: 06 Sep 2011

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
12/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIEKSPOR | PENGEMBALIAN BEA MASUK
    253/PMK.04/2011

    Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

    • Ditetapkan: 28 Des 2011
    • Diundangkan: 28 Des 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KLASIFIKASI | ANGGARAN
    127/PMK.02/2015

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2015
    • Diundangkan: 07 Jul 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
      30/PMK.010/2010

      Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

      • Ditetapkan: 09 Feb 2010
      • Diundangkan: 09 Feb 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | MANAJEMEN RISIKO
      142/PMK.010/2009

      Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENETAPAN
      PP 30 TAHUN 2006

      Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

      • Ditetapkan: 14 Sep 2006
      • Diundangkan: 14 Sep 2006

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN LAYANAN UMUM | PEMBERIAN BONUS
      217/PMK.05/2009

      Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

      • Ditetapkan: 17 Des 2009
      • Diundangkan: 17 Des 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
      182/PMK.05/2011

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian.

      • Ditetapkan: 22 Nov 2011
      • Diundangkan: 22 Nov 2011
      • 1
      • ...
      • 38
      • 39
      • 40
      • 41

      Loading...
      Quick Look - ??
      • audit e-Filing...
      • validasi data pajak...
      • compliance pajak digital...
      • pengendalian internal sistem e-Filing...
      • transparansi laporan keuangan...