JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 411 hasil yang relevan dengan "evaluasi penerimaan pajak sektor energi "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
151/PMK.05/2011

Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 12 Sep 2011
  • Diundangkan: 12 Sep 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
234/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 23 Des 2011
  • Diundangkan: 23 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | TATA CARA
158/PMK.02/2014

Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 05 Agu 2014
  • Diundangkan: 05 Agu 2014
Thumbnail
Tidak Berlaku
ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
224/PMK.07/2009

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 23 Des 2009
  • Diundangkan: 23 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
247/PMK.07/2015

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

  • Ditetapkan: 29 Des 2015
  • Diundangkan: 29 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 24 TAHUN 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta, 2008

  • Ditetapkan: 10 Mar 2008
  • Diundangkan: 10 Mar 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
    76/PMK.01/2009

    Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

    • Ditetapkan: 21 Apr 2009
    • Diundangkan: 21 Apr 2009
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    35/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011
      • 1
      • ...
      • 38
      • 39
      • 40
      • 41
      • 42

      Loading...
      Quick Look - ??
      • evaluasi penerimaan pajak energi...
      • analisis dampak pajak sektor energi...
      • kebijakan perpajakan energi berkelanjutan...
      • strategi peningkatan penerimaan pajak energi...
      • transparansi dan akuntabilitas pajak sektor energi...