JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 415 hasil yang relevan dengan "smart contracts dalam administrasi perpajakan "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
104/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATACARA PENGHITUNGAN
    16/PMK.03/2011

    Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

    • Ditetapkan: 24 Jan 2011
    • Diundangkan: 24 Jan 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PENERIMAAN NEGARA
    32/PMK.05/2014

    Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

    • Ditetapkan: 10 Feb 2014
    • Diundangkan: 10 Feb 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    46/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
      225/PMK.05/2016

      Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      12/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        57/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          12/PUU-XII/2014

          Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            MINYAK DAN GAS BUMI | PENERIMAAN NEGARA
            79/PMK.02/2012

            Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk K...

            • Ditetapkan: 24 Mei 2012
            • Diundangkan: 24 Mei 2012

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 38
            • 39
            • 40
            • 41
            • 42

            Loading...
            Quick Look - ??
            • smart contracts dan transparansi pajak...
            • otomatisasi administrasi perpajakan menggunakan teknologi blockchain...
            • implementasi smart contracts dalam pengurangan evasi pajak...
            • efisiensi pemungutan pajak dengan smart contracts...
            • inovasi perpajakan berbasis blockchain dan smart contracts...