JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 61 hasil yang relevan dengan "FAQ tentang e-Filing SPT "
Dalam 0.086 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
IZIN USAHA | PERTAMBANGAN
166/PMK.03/2018

Penunjukan Pemegang Izin Udaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertam...

  • Ditetapkan: 19 Des 2018
  • Diundangkan: 19 Des 2018
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
13/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    57/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
      PER-2/BC/2019

      Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

      • Ditetapkan: 13 Feb 2019
      • Diundangkan: 13 Feb 2019

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      59/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
        81/PMK.010/2020

        Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

        • Ditetapkan: 03 Jul 2020
        • Diundangkan: 03 Jul 2020
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PAJAK | PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
        242/PMK.03/2014

        Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

        • Ditetapkan: 24 Des 2014
        • Diundangkan: 24 Des 2014

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SANKSI ADMINISTRASI | SURAT TAGIHAN PAJAK
        8/PMK.03/2013

        Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

        • Ditetapkan: 02 Jan 2013
        • Diundangkan: 02 Jan 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
        79/PMK.010/2020

        Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

        • Ditetapkan: 03 Jul 2020
        • Diundangkan: 03 Jul 2020
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATA CARA PENGEMBALIAN
        187/PMK.03/2015

        Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

        • Ditetapkan: 30 Sep 2015
        • Diundangkan: 30 Sep 2015

        Relevan terhadap

        • 1
        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7

        Loading...
        Quick Look - ??
        • e-Filing SPT tahunan...
        • cara mengisi e-Filing SPT...
        • manfaat e-Filing SPT...
        • masalah umum e-Filing SPT...
        • panduan langkah demi langkah e-Filing SPT...