JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 48 hasil yang relevan dengan "aksesibilitas masyarakat "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
4/PUU-XIX/2021

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    39 P/HUM/2020

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      173/PMK.06/2020

      Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

      • Ditetapkan: 27 Okt 2020
      • Diundangkan: 02 Nov 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BARANG SITAAN | PENILAIAN
      113/PMK.06/2016

      Penilaian Barang Sitaan dalam Rangka Penjualan Secara Lelang.

      • Ditetapkan: 12 Jul 2016
      • Diundangkan: 12 Jul 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
      185/PMK.06/2014

      Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Ke...

      • Ditetapkan: 02 Sep 2014
      • Diundangkan: 02 Sep 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENILAIAN
      166/PMK.06/2015

      Penilaian Barang Milik Negara.

      • Ditetapkan: 03 Sep 2015
      • Diundangkan: 03 Sep 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | BARANG MILIK NEGARA | PENILAIAN
      179/PMK.06/2009

      Penilaian Barang Milik Negara.

      • Ditetapkan: 16 Nov 2009
      • Diundangkan: 19 Nov 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENILAIAN ASET | MILIK ASING/CINA
      185/PMK.06/2009

      Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya.

      • Ditetapkan: 16 Nov 2009
      • Diundangkan: 18 Nov 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      57/PUU-VIII/2010

      Uji Materiil atas UU No.2 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        60/PUU-IX/2011

        PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

          Relevan terhadap

          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • 5

          Loading...
          Quick Look - ??
          • aksesibilitas layanan keuangan...
          • inklusi keuangan bagi masyarakat...
          • transparansi anggaran publik...
          • pendidikan keuangan untuk semua...
          • penguatan sistem perlindungan sosial...