JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.240 hasil yang relevan dengan "anggaran pendapatan dan belanja daerah "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DIFISIT ABPN DAN APBD | BATAS MAKSIMUM
95/PMK.07/2007

Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Difisit Angg...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2007
  • Diundangkan: 31 Agu 2007
Thumbnail
Tidak Berlaku
PINJAMAN DAERAH | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
137/PMK.07/2012

Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 24 Agu 2012
  • Diundangkan: 24 Agu 2012
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
127/PMK.07/2011

Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 15 Agu 2011
  • Diundangkan: 15 Agu 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | TAHUN ANGGARAN 2011
149/PMK.07/2010

Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 27 Agu 2010
  • Diundangkan: 27 Agu 2010
Thumbnail
PERLAKUAN PERPAJAKAN | SUMBANGAN KEAGAMAAN
PMK 114 TAHUN 2025

Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan

  • Ditetapkan: 30 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 66 TAHUN 2023

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/a...

  • Ditetapkan: 27 Jun 2023
  • Diundangkan: 27 Jun 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
JABATAN FUNGSIONAL | KEUANGAN NEGARA
PMK 78 TAHUN 2025

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

  • Ditetapkan: 11 Nov 2025
  • Diundangkan: 20 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
UU 20 TAHUN 2023

Aparatur Sipil Negara

  • Ditetapkan: 31 Okt 2023
  • Diundangkan: 31 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
KINERJA DAERAH | DANA ALOKASI UMUM
PMK 102 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum y...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PP 55 TAHUN 2022

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

  • Ditetapkan: 20 Des 2022
  • Diundangkan: 20 Des 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 224

Loading...
Quick Look - ??
  • anggaran pendapatan dan belanja daerah...
  • pengelolaan keuangan daerah...
  • transparansi anggaran...
  • evaluasi kinerja pemerintah daerah...
  • alokasi dana pemerintah daerah...