JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 100 hasil yang relevan dengan "benefits of e-invoice system "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
BIDANG UMUM | KEARSIPAN
196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 20 Des 2019
  • Diundangkan: 23 Des 2019
Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

  • Ditetapkan: 11 Mei 2020
  • Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | TARIF LAYANAN BLU
58/PMK.05/2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.

  • Ditetapkan: 08 Apr 2016
  • Diundangkan: 08 Apr 2016
Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | IMPOR BARANG DAN BAHAN
45/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010...

  • Ditetapkan: 24 Feb 2010
  • Diundangkan: 24 Feb 2010
Thumbnail
PERUBAHAN | TAHUN ANGGARAN 2017
78/PMK.02/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

  • Ditetapkan: 14 Jun 2017
  • Diundangkan: 14 Jun 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2017
33/PMK.02/2016

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017

  • Ditetapkan: 02 Mar 2016
  • Diundangkan: 02 Mar 2016
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
109/PMK.011/2011

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2011
  • Diundangkan: 18 Jul 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | TAHUN ANGGARAN 2015
249/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2015

  • Ditetapkan: 24 Des 2014
  • Diundangkan: 24 Des 2014
Thumbnail
STANDAR BIAYA MASUKAN | TAHUN ANGGARAN 2016
65/PMK.02/2015

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

  • Ditetapkan: 26 Mar 2015
  • Diundangkan: 26 Mar 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | PENGGOLONGAN | BARANG MILIK NEGARA
29/PMK.06/2010

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 05 Feb 2010
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 10

Loading...
Quick Look - ??
  • benefits of e-invoice system for tax compliance...
  • advantages of electronic invoicing in government finance...
  • e-invoice system impact on financial transparency...
  • efficiency of e-invoice system in public sector accounting...
  • role of e-invoicing in reducing tax evasion...