JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 104 hasil yang relevan dengan "dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan industri wisata "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
PERDAGANGAN | REPUBLIK KOREA
PERPRES 111 TAHUN 2018

Pengesahan Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Gover...

  • Ditetapkan: 12 Nov 2018
  • Diundangkan: 14 Nov 2018
Thumbnail
PENERAPAN PRINSIP | HUBUNGAN ISTIMEWA
PMK 172 TAHUN 2023

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
RETRIBUSI DAERAH | PAJAK DAERAH
PP 35 TAHUN 2023

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  • Ditetapkan: 16 Jun 2023
  • Diundangkan: 16 Jun 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
KepDJPPR KEP-53/PR/2019

Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2Ol9

  • Ditetapkan: 25 Okt 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
KepDJPPR KEP-47/PR/2019

Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2019

  • Ditetapkan: 20 Agu 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
SISTEM PEMERINTAHAN | BERBASIS ELEKTRONIK
PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

  • Ditetapkan: 02 Okt 2018
  • Diundangkan: 05 Okt 2018
Thumbnail
APBN TAHUN ANGGARAN 2008
UU 45 TAHUN 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

  • Ditetapkan: 06 Nov 2007
  • Diundangkan: 06 Nov 2007
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2009 | APBN
UU 41 TAHUN 2008

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 11 Okt 2008
  • Diundangkan: 11 Okt 2008
Thumbnail
KepDJPPR KEP-73/PR/2015

Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2016

  • Ditetapkan: 18 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUMAHAN | KAWASAN PERMUKIMAN
UU 1 TAHUN 2011

Perumahan dan Kawasan Permukiman

  • Ditetapkan: 12 Jan 2011
  • Diundangkan: 12 Jan 2011

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 11

Loading...
Quick Look - ??
  • dampak kebijakan fiskal industri wisata...
  • kebijakan anggaran pemerintah pariwisata...
  • investasi publik sektor pariwisata...
  • insentif pajak untuk pengembangan wisata...
  • peran Kementerian Keuangan dalam pengembangan ekonomi pariwisata...