JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 84 hasil yang relevan dengan "demokrasi anggaran "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
KOPERASI | KETENTUAN POKOK
UU 12 TAHUN 1967

Pokok-Pokok Perkoperasian

  • Ditetapkan: 18 Des 1967
  • Diundangkan: 18 Des 1967
Thumbnail
LALU LINTAS | DEVISA
UU 32 TAHUN 1964

Peraturan Lalu Lintas Devisa

  • Ditetapkan: 28 Des 1964
  • Diundangkan: 28 Des 1964

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    4/PUU-XIX/2021

    Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
      3/PUU-XVII/2019

      Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        5/PUU-XVI/2018

        Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          16/PUU-XIV/2016

          Pengujuan UU 47 tahun 2009 tentang APBN TA 2010 terhadap UUD 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
            3/PUU-XVI/2018

            Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
              59/PUU-XIV/2016

              Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

                Relevan terhadap

                Thumbnail
                HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
                23/PUU-XVIII/2020

                Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] ...

                  Relevan terhadap

                  • 1
                  • 2
                  • 3
                  • 4
                  • 5
                  • ...
                  • 9

                  Loading...
                  Quick Look - ??
                  • demokrasi anggaran...
                  • partisipasi masyarakat dalam anggaran...
                  • transparansi anggaran...
                  • akuntabilitas keuangan publik...
                  • pengelolaan anggaran berbasis hasil...