Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Relevan terhadap
Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)
Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
Relevan terhadap
Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Relevan terhadap
Penyelenggaraan Kehutanan
Relevan terhadap
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Relevan terhadap
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Relevan terhadap