Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Relevan terhadap
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
Relevan terhadap
Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus
Relevan terhadap
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Relevan terhadap
Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya
Relevan terhadap
Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window
Relevan terhadap
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
Relevan terhadap
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan