JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 63 hasil yang relevan dengan "integritas dalam kerja sama "
Dalam 0.037 detik
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMILIHAN UMUM | PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
UU 42 TAHUN 2008

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

  • Ditetapkan: 13 Nov 2008
  • Diundangkan: 13 Nov 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
18 P/HUM/2022

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Inda...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    118/PMK.01/2021

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 08 Sep 2021
    • Diundangkan: 09 Sep 2021

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    JABATAN FUNGSIONAL | PETUNJUK PELAKSANAAN
    132/PMK.03/2022

    Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak

    • Ditetapkan: 02 Sep 2022
    • Diundangkan: 13 Sep 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG UMUM
    131/PMK.03/2022

    Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

    • Ditetapkan: 02 Sep 2022
    • Diundangkan: 13 Sep 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK TEKNIS | JABATAN FUNGSIONAL
    147/PMK.03/2019

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak.

    • Ditetapkan: 18 Okt 2019
    • Diundangkan: 21 Okt 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    195/PMK.06/2021

    Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

    • Ditetapkan: 20 Des 2021
    • Diundangkan: 21 Des 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PELAKSANAAN | JABATAN FUNGSIONAL
    59/PMK.03/2021

    Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak

    • Ditetapkan: 03 Jun 2021
    • Diundangkan: 04 Jun 2021

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENATA LAKSANA BARANG | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
    55/PMK.06/2019

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang

    • Ditetapkan: 07 Mei 2019
    • Diundangkan: 08 Mei 2019

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

    Loading...
    Quick Look - ??
    • integritas dalam pengelolaan keuangan...
    • transparansi dalam kerja sama...
    • akuntabilitas publik...
    • etika profesional dalam layanan publik...
    • kolaborasi yang berkelanjutan dalam kebijakan fiskal...