JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 76 hasil yang relevan dengan "keberlanjutan keuangan negara "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
PENCAIRAN DANA | BIDANG PERBENDAHARAAN
235/PMK.05/2012

Tata Cara Pencairan Dana Kegiatan Capacity Building Program Kreditanstalt Fur Wiederaufbau-Industrial Efficiency And Pollution Control Tahap I.

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 26 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
KEHUTANAN | HUKUM LINGKUNGAN
UU 41 TAHUN 1999

Kehutanan

  • Ditetapkan: 30 Sep 1999
  • Diundangkan: 30 Sep 1999

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIBAH DAERAH | TATA CARA
PMK 107 TAHUN 2023

Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 05 Okt 2023
  • Diundangkan: 13 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    32 P/HUM/2021

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      36 P/HUM/2020

      Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        36 P/HUM/2020

        Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          41 P/HUM/2020

          Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presid...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
            5/PUU-XVI/2018

            Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

              Relevan terhadap

              • 1
              • 2
              • 3
              • 4
              • 5
              • ...
              • 8

              Loading...
              Quick Look - ??
              • keberlanjutan fiskal...
              • manajemen utang negara...
              • investasi berkelanjutan...
              • perpajakan hijau...
              • transparansi anggaran publik...