JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 47 hasil yang relevan dengan "kebijakan energi terbarukan "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PMK 103 TAHUN 2023

Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangkan Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan

  • Ditetapkan: 04 Okt 2023
  • Diundangkan: 13 Okt 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
118/PMK.01/2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 08 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
217/PMK.01/2018

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
19/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERTANGGUNGJAWABAN | TATA CARA PENGELOLAAN
    03/PMK.011/2012

    Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

    • Ditetapkan: 04 Jan 2012
    • Diundangkan: 04 Jan 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEKAYAAN NEGARA | PENILAIAN
    66/PMK.06/2016

    Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam.

    • Ditetapkan: 26 Apr 2016
    • Diundangkan: 26 Apr 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | JAMINAN KELAYAKAN
    225/PMK.011/2013

    Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Ener...

    • Ditetapkan: 31 Des 2013
    • Diundangkan: 31 Des 2013

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENYELENGGARAAN | KAWASAN EKONOMI
    PP 1 TAHUN 2020

    Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

    • Ditetapkan: 06 Jan 2020
    • Diundangkan: 08 Jan 2020
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | PENGEMBANG LISTRIK SWASTA
    173/PMK.011/2014

    Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunak...

    • Ditetapkan: 22 Agu 2014
    • Diundangkan: 22 Agu 2014

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    Loading...
    Quick Look - ??
    • kebijakan energi terbarukan...
    • insentif fiskal untuk energi hijau...
    • investasi energi terbarukan...
    • pengelolaan pajak untuk proyek energi terbarukan...
    • pembiayaan proyek energi berkelanjutan...