JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 63 hasil yang relevan dengan "kebijakan keberlanjutan dalam pembangunan "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
PENATAAN RUANG
UU 26 TAHUN 2007

Penataan Ruang.

  • Ditetapkan: 26 Apr 2007
  • Diundangkan: 26 Apr 2007
Thumbnail
PERLINDUNGAN | VARIETAS TANAMAN
UU 29 TAHUN 2000

Perlindungan Varietas Tanaman

  • Ditetapkan: 20 Des 2000
  • Diundangkan: 20 Des 2000
Thumbnail
KEHUTANAN | HUKUM LINGKUNGAN
UU 41 TAHUN 1999

Kehutanan

  • Ditetapkan: 30 Sep 1999
  • Diundangkan: 30 Sep 1999

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIBAH DAERAH | TATA CARA
PMK 107 TAHUN 2023

Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 05 Okt 2023
  • Diundangkan: 13 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    38 P/HUM/2022

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 ten...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      10/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015 (Pasal 23A) terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG ANGGARAN | EVALUASI KINERJA
        245/PMK.02/2016

        Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        102/PUU-XV/2017

        Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentin...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
          PMK 138 TAHUN 2023

          Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

          • Ditetapkan: 08 Des 2023
          • Diundangkan: 13 Des 2023

          Relevan terhadap

          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • 5
          • 6
          • 7

          Loading...
          Quick Look - ??
          • kebijakan keberlanjutan pembangunan...
          • investasi hijau dalam pembangunan...
          • dampak ekonomi keberlanjutan...
          • pengelolaan keuangan berkelanjutan...
          • inovasi kebijakan fiskal untuk lingkungan...