JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 79 hasil yang relevan dengan "kerjasama publik-swasta dalam sektor energi terbarukan "
Dalam 0.033 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
209/PMK.07/2011

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012

  • Ditetapkan: 12 Des 2011
  • Diundangkan: 12 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA ALOKASI KHUSUS | TAHUN ANGGARAN 2012
209/PMK.07/2011

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 12 Des 2011
  • Diundangkan: 12 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PENANAMAN MODAL | BIDANG USAHA YANG TERBUKA
PERPRES 77 TAHUN 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

  • Ditetapkan: 03 Jul 2007
  • Diundangkan: 03 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
KEPELABUHANAN
PP 61 TAHUN 2009

Kepelabuhanan.

  • Ditetapkan: 20 Okt 2009
  • Diundangkan: 20 Okt 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 13 Jan 2009
  • Diundangkan: 13 Jan 2009
Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | JAMINAN KELAYAKAN
225/PMK.011/2013

Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Ener...

  • Ditetapkan: 31 Des 2013
  • Diundangkan: 31 Des 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | PENGEMBANG LISTRIK SWASTA
173/PMK.011/2014

Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunak...

  • Ditetapkan: 22 Agu 2014
  • Diundangkan: 22 Agu 2014

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 8

Loading...
Quick Look - ??
  • kerjasama publik-swasta energi terbarukan...
  • pembiayaan proyek energi hijau...
  • insentif pajak untuk investasi energi terbarukan...
  • model kemitraan publik-swasta dalam infrastruktur energi...
  • regulasi investasi energi bersih...