JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 62 hasil yang relevan dengan "obligasi daerah dan pembangunan "
Dalam 0.054 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUTANG PIUTANG | DEFISIT ANGGARAN
PMK 83 TAHUN 2023

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2023
  • Diundangkan: 01 Sep 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DEFISIT ANGGARAN | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
194/PMK.07/2022

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 14 Des 2022
  • Diundangkan: 16 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
118/PMK.01/2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 08 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | DAERAH
PP 56 TAHUN 2018

Pinjaman Daerah

  • Ditetapkan: 21 Des 2018
  • Diundangkan: 01 Jan 1970

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
UU 11 TAHUN 2020

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 02 Nov 2020
  • Diundangkan: 02 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
180/PMK.07/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

  • Ditetapkan: 25 Sep 2015
  • Diundangkan: 25 Sep 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PENGELOLAAN | PENJAMINAN PEMERINTAH
183/PMK.08/2018

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | PENJAMINAN PEMERINTAH | INFRASTRUKTUR
257/PMK.08/2016

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
234/PMK.05/2020

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Loading...
Quick Look - ??
  • obligasi daerah...
  • pembangunan infrastruktur...
  • pembiayaan daerah berkelanjutan...
  • pengelolaan keuangan daerah...
  • investasi publik dan swasta...