UU 19 TAHUN 1997

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

• Ditetapkan: 23 Mei 1997
• Diundangkan: 23 Mei 1997

Relevan terhadapPasal 10

PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

• Ditetapkan: 09 Jul 2007
• Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadapPasal 23

UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

• Ditetapkan: 05 Feb 2007
• Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadapPasal 9

UU 9 TAHUN 1994

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

• Ditetapkan: 09 Nov 1994
• Diundangkan: 09 Nov 1994

Relevan terhadapPasal 32

UU 6 TAHUN 1983

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

• Ditetapkan: 31 Des 1983
• Diundangkan: 31 Des 1983
• Konsolidasi

Relevan terhadapPasal 32, Pasal 32, dan Pasal 21

UU 7 TAHUN 1983

Pajak Penghasilan

• Ditetapkan: 31 Des 1983
• Diundangkan: 31 Des 1983
• Konsolidasi

Relevan terhadapPasal 2, Pasal 9, dan Pasal 10

UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

• Ditetapkan: 31 Des 1983
• Diundangkan: 31 Des 1983
• Konsolidasi

Relevan terhadapPasal 21

PUT-007161.15/2023/PP/M.XllB Tahun 2024

PT SAKAI SALES AND SERVICES ASI

Relevan terhadapHalaman 38

147/PMK.03/2017

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

• Ditetapkan: 31 Okt 2017
• Diundangkan: 30 Okt 2017

Relevan terhadapPasal 16, Pasal 20, dan Pasal 12

UU 11 TAHUN 2020

Cipta Kerja

• Ditetapkan: 02 Nov 2020
• Diundangkan: 02 Nov 2020

Relevan terhadapPasal 2