JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 213 hasil yang relevan dengan "penerimaan pajak untuk pendidikan "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 26 TAHUN 2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 15 Agu 2022
  • Diundangkan: 15 Agu 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENERAPAN PRINSIP | HUBUNGAN ISTIMEWA
PMK 172 TAHUN 2023

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 175 TAHUN 2023

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMERINTAHAN DAERAH
UU 1 TAHUN 2022

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

  • Ditetapkan: 05 Jan 2022
  • Diundangkan: 05 Jan 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PMK 94 TAHUN 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan...

  • Ditetapkan: 02 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024
Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | APBN
UU 6 TAHUN 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

  • Ditetapkan: 27 Okt 2021
  • Diundangkan: 27 Okt 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
JENIS DAN TARIF | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PP 76 TAHUN 2013

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Nov 2013
  • Diundangkan: 21 Nov 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS DAN TARIF
PP 28 TAHUN 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  • Ditetapkan: 18 Apr 2019
  • Diundangkan: 18 Apr 2019

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TARIF PNBP | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 115 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 02 Nov 2023
  • Diundangkan: 06 Nov 2023
Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 125 TAHUN 2023

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

  • Ditetapkan: 23 Nov 2023
  • Diundangkan: 24 Nov 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 22

Loading...
Quick Look - ??
  • penerimaan pajak untuk pendidikan...
  • dampak pajak terhadap pendanaan pendidikan...
  • kebijakan pajak dan sumbangsihnya untuk sektor pendidikan...
  • insentif pajak untuk lembaga pendidikan...
  • transparansi penggunaan pajak dalam sektor pendidikan...