JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.956 hasil yang relevan dengan "peran pemerintah dalam obligasi daerah "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 1 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

  • Ditetapkan: 24 Feb 2025
  • Diundangkan: 24 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
AEOI | PAJAK | DATA DAN INFORMASI TENTANG PERPAJAKAN
PMK 8 TAHUN 2026

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informas...

  • Ditetapkan: 11 Feb 2026
  • Diundangkan: 27 Feb 2026

Relevan terhadap dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | HUKUM KEUANGAN NEGARA
211/PMK.08/2020

Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 22 Des 2020
  • Diundangkan: 23 Des 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-10/PB/2024

Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Sektor Korporasi Publik

  • Ditetapkan: 23 Jul 2024
  • Diundangkan: 23 Jul 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BARANG MILIK NEGARA | PERTAMBANGAN BATUBARA
PMK 77 TAHUN 2025

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 07 Nov 2025
  • Diundangkan: 19 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
EODB | CIPTA KERJA | PERPAJAKAN | CIPTA KERJA
PP 9 TAHUN 2021

Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PERPRES 79 TAHUN 2025

Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

  • Ditetapkan: 30 Jun 2025
  • Diundangkan: 30 Jun 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KMK 29 Tahun 2025

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan An...

  • Ditetapkan: 03 Feb 2025
  • Diundangkan: 03 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ASET KRIPTO | DERIVATIF KEUANGAN
PP 49 TAHUN 2024

Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 196

Loading...
Quick Look - ??
  • peran pemerintah dalam pembiayaan daerah...
  • kebijakan obligasi daerah Indonesia...
  • pengelolaan keuangan daerah...
  • dampak obligasi daerah terhadap pembangunan...
  • regulasi obligasi daerah oleh kementerian keuangan...