JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 380 hasil yang relevan dengan "perlakuan perpajakan untuk sektor digital "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
BARANG IMPOR | MINYAK BUMI
PMK 51 TAHUN 2025

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang L...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HAK DAN KEWAJIBAN | IZIN USAHA
61/PMK.03/2021

Hak dan Kewajiban Perpajakan bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan, lzin Usaha Pertambangan Khusus, lzin Pertambangan Rakyat, lzin Usaha Pertambangan ...

  • Ditetapkan: 07 Jun 2021
  • Diundangkan: 15 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | BIDANG FISKAL
17/PMK.010/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas B...

  • Ditetapkan: 15 Feb 2018
  • Diundangkan: 15 Feb 2018
Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG PAJAK | E-COMMERCE
31/PMK.010/2019

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Comm...

  • Ditetapkan: 29 Mar 2019
  • Diundangkan: 29 Mar 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KETIGA | BIDANG PAJAK
PMK 54 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Pe...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
62/PMK.03/2021

Tata Cara Pelibatan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembebanan Sumbangan dan/ atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial ya...

  • Ditetapkan: 07 Jun 2021
  • Diundangkan: 14 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
3/PMK.03/2022

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

  • Ditetapkan: 21 Jan 2022
  • Diundangkan: 25 Jan 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEPPRES 4 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2O25

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 24 Jan 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
AGUNAN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 41 TAHUN 2023

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan

  • Ditetapkan: 11 Apr 2023
  • Diundangkan: 13 Apr 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 38

Loading...
Quick Look - ??
  • perpajakan sektor digital...
  • pajak e-commerce Indonesia...
  • regulasi pajak platform digital...
  • kebijakan pajak jasa digital...
  • pemungutan pajak transaksi online...