Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Relevan terhadap
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Relevan terhadap
Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window
Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
Relevan terhadap
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.