Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Relevan terhadap
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Relevan terhadap
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus