JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 122 hasil yang relevan dengan "struktur modal perusahaan "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENYERTAAN MODAL NEGARA
PP 67 TAHUN 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pos Indonesia.

  • Ditetapkan: 10 Agu 2012
  • Diundangkan: 10 Agu 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KITE | BIDANG BEA CUKAI
PER-08/BC/2022

Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang...

  • Ditetapkan: 01 Nov 2022
Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENYERTAAN MODAL NEGARA
PP 55 TAHUN 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

  • Ditetapkan: 22 Des 2011
  • Diundangkan: 22 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | PT DIRGANTARA INDONESIA
PP 73 TAHUN 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dirgantara Indonesia.

  • Ditetapkan: 29 Des 2011
  • Diundangkan: 29 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | MODAL SAHAM
PP 78 TAHUN 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv.

  • Ditetapkan: 29 Des 2011
  • Diundangkan: 29 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
REGISTRASI KEPABEANAN | HIMPUNAN PERATURAN
PER-10/BC/2014

Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan

  • Ditetapkan: 30 Mei 2014
  • Diundangkan: 01 Jan 1900

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | MODAL SAHAM
PP 86 TAHUN 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | JAMINAN KREDIT INDONESIA
PP 82 TAHUN 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR | SAHAM PERUSAHAAN
PP 85 TAHUN 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 22 Des 2010
  • Diundangkan: 22 Des 2010
Thumbnail
PMK 136 TAHUN 2024

Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 13

Loading...
Quick Look - ??
  • struktur modal perusahaan...
  • analisis risiko keuangan...
  • kebijakan pembiayaan perusahaan...
  • optimalisasi utang dan ekuitas...
  • manajemen keuangan publik...