Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Relevan terhadap
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Relevan terhadap
Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara
Relevan terhadap
Pengujuan UU 47 tahun 2009 tentang APBN TA 2010 terhadap UUD 1945
Relevan terhadap
Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
Relevan terhadap
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Relevan terhadap