JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 65 hasil yang relevan dengan "tips mengisi e-SPT PPN "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
39/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjuala...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    59/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      70 P/HUM/2013

      Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KELEBIHAN PEMBAYARAN | PAJAK
        10/PMK.03/2013

        Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

        • Ditetapkan: 02 Jan 2013
        • Diundangkan: 02 Jan 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BMN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | BIDANG PAJAK
        85/PMK.03/2012

        Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ...

        • Ditetapkan: 06 Jun 2012
        • Diundangkan: 06 Jun 2012
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
        44/PMK.02/2021

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hul...

        • Ditetapkan: 05 Mei 2021
        • Diundangkan: 31 Mei 2021
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | MINYAK DAN GAS BUMI
        203/PMK.02/2018

        Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Us...

        • Ditetapkan: 31 Des 2018
        • Diundangkan: 31 Des 2018
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATA CARA PENGEMBALIAN
        187/PMK.03/2015

        Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

        • Ditetapkan: 30 Sep 2015
        • Diundangkan: 30 Sep 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERUBAHAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
        217/PMK.02/2017

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hu...

        • Ditetapkan: 29 Des 2017
        • Diundangkan: 29 Des 2017
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        41/PUU-XVIII/2020

        Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

          Relevan terhadap

          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • 5
          • 6
          • 7

          Loading...
          Quick Look - ??
          • tips mengisi e-SPT PPN...
          • panduan e-SPT PPN untuk wajib pajak...
          • kesalahan umum dalam pengisian e-SPT PPN...
          • langkah-langkah pengisian e-SPT PPN...
          • informasi pelaporan PPN secara online...