JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14906 (Release-1)

Ditemukan 50 hasil yang relevan dengan "transparansi anggaran kota "
Dalam 0.041 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
142/PMK.02/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

  • Ditetapkan: 29 Okt 2018
  • Diundangkan: 29 Okt 2018
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
60/PUU-IX/2011

PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    12 P/HUM/2017

    uji materiil terhadap Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      31 P/HUM/2017

      Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DIPA | BIDANG ANGGARAN
        9/PMK.02/2017

        Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

        • Ditetapkan: 30 Jan 2017
        • Diundangkan: 30 Jan 2017
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        61/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          29/PUU-XVI/2018

          Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            54/PUU-XVII/2019

            Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
              143/PMK.02/2015

              Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

              • Ditetapkan: 24 Jul 2015
              • Diundangkan: 24 Jul 2015
              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
              14/PMK.09/2017

              Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

              • Ditetapkan: 13 Feb 2017
              • Diundangkan: 13 Feb 2017
              • 1
              • 2
              • 3
              • 4
              • 5

              Loading...
              Quick Look - ??
              • transparansi anggaran publik...
              • pengelolaan keuangan daerah...
              • akses informasi anggaran kota...
              • akuntabilitas anggaran pemerintah...
              • partisipasi masyarakat dalam penganggaran...