JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 803 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam pengelolaan utang publik "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
PERUBAHAN | PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
150/PMK.06/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan ...

  • Ditetapkan: 24 Okt 2022
  • Diundangkan: 27 Okt 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PELAPORAN KEUANGAN | BPJS KETENAGAKERJAAN
PMK 46 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan ...

  • Ditetapkan: 16 Jul 2025
  • Diundangkan: 24 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PMK 64 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

  • Ditetapkan: 28 Agu 2025
  • Diundangkan: 04 Sep 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PIUTANG NEGARA/DAERAH
137/PMK.06/2022

Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara

  • Ditetapkan: 13 Sep 2022
  • Diundangkan: 16 Sep 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGADAAN | CADANGAN BERAS PEMERINTAH
PMK 19 TAHUN 2025

Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah

  • Ditetapkan: 03 Mar 2025
  • Diundangkan: 06 Mar 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
JAGUNG | PERUM BULOG
PMK 48 TAHUN 2025

Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah

  • Ditetapkan: 17 Jul 2025
  • Diundangkan: 22 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 1 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

  • Ditetapkan: 24 Feb 2025
  • Diundangkan: 24 Feb 2025
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 61 TAHUN 2023

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

  • Ditetapkan: 09 Jun 2023
  • Diundangkan: 12 Jun 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DANA KEISTIMEWAAN
PMK 88 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 24 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
DANA ALOKASI KHUSUS | PETUNJUK TEKNIS
PERPRES 57 TAHUN 2024

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

  • Ditetapkan: 22 Apr 2024
  • Diundangkan: 22 Apr 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 81

Loading...
Quick Look - ??
  • transparansi anggaran publik...
  • pengelolaan utang negara...
  • akuntabilitas keuangan pemerintah...
  • laporan utang publik...
  • kebijakan fiskal yang transparan...