JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 60 hasil yang relevan dengan "transparansi kebijakan utang "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BELANJA SUBSIDI | PERUBAHAN
217/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
61/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    29/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      18/PUU-XV/2017

      Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
        46 P/HUM/2017

        Uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK 94/PMK.04/2016 ttg pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibu...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
          263/PMK.05/2014

          Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

          • Ditetapkan: 31 Des 2014
          • Diundangkan: 31 Des 2014
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | MINYAK DAN GAS BUMI
          203/PMK.02/2018

          Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Us...

          • Ditetapkan: 31 Des 2018
          • Diundangkan: 31 Des 2018
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DIPA | BIDANG ANGGARAN
          9/PMK.02/2017

          Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

          • Ditetapkan: 30 Jan 2017
          • Diundangkan: 30 Jan 2017
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
          222/PMK.05/2016

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

          • Ditetapkan: 30 Des 2016
          • Diundangkan: 30 Des 2016
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PERUBAHAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
          217/PMK.02/2017

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hu...

          • Ditetapkan: 29 Des 2017
          • Diundangkan: 29 Des 2017
          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • 5
          • 6

          Loading...
          Quick Look - ??
          • transparansi utang negara...
          • pengelolaan utang yang bertanggung jawab...
          • akuntabilitas fiskal...
          • kebijakan utang berkelanjutan...
          • pelaporan keuangan publik...