JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 51 hasil yang relevan dengan "transparansi perpajakan daerah "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
69 P/HUM/2014

Uji materiil terhadap PP 11 tahun 2014 ttg pungutan oleh OJK dan peraturan OJK no.3/POJK.02/2014 ttg tata cara pelaksanaan pungutan oleh OJK

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    23/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      12 P/HUM/2017

      uji materiil terhadap Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
        263/PMK.05/2014

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

        • Ditetapkan: 31 Des 2014
        • Diundangkan: 31 Des 2014
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | JABATAN FUNGSIONAL
        150/PMK.05/2019

        Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

        • Ditetapkan: 18 Okt 2019
        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        58/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          63/PUU-XIV/2016

          Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
            73 P/HUM/2013

            Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

              Relevan terhadap dan

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              PERPAJAKAN | AKSES INFORMASI KEUANGAN
              19/PMK.03/2018

              Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpa...

              • Ditetapkan: 19 Feb 2018
              • Diundangkan: 19 Feb 2018
              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              DIPA | BIDANG ANGGARAN
              9/PMK.02/2017

              Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

              • Ditetapkan: 30 Jan 2017
              • Diundangkan: 30 Jan 2017
              • 1
              • 2
              • 3
              • 4
              • 5
              • 6

              Loading...
              Quick Look - ??
              • transparansi anggaran daerah...
              • akuntabilitas fiskal...
              • pengelolaan pajak daerah...
              • laporan keuangan publik...
              • partisipasi masyarakat dalam pajak...