JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 484 hasil yang relevan dengan "subsidi pemerintah "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
59/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA PELAKSANAAN | IMBAL JASA PENJAMINAN
    105/PMK.05/2015

    Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro.

    • Ditetapkan: 28 Mei 2015
    • Diundangkan: 28 Mei 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIPA | BIDANG ANGGARAN
    9/PMK.02/2017

    Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

    • Ditetapkan: 30 Jan 2017
    • Diundangkan: 30 Jan 2017
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    26/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      69 P/HUM/2014

      Uji materiil terhadap PP 11 tahun 2014 ttg pungutan oleh OJK dan peraturan OJK no.3/POJK.02/2014 ttg tata cara pelaksanaan pungutan oleh OJK

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        54/PUU-XVII/2019

        Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          MEKANISME | PERGURUAN TINGGI NEGERI
          PP 58 TAHUN 2013

          Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

          • Ditetapkan: 22 Agu 2013
          • Diundangkan: 22 Agu 2013

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          SUBSIDI PUPUK | DANA
          209/PMK.02/2013

          Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

          • Ditetapkan: 31 Des 2013
          • Diundangkan: 31 Des 2013

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENILAIAN
          166/PMK.06/2015

          Penilaian Barang Milik Negara.

          • Ditetapkan: 03 Sep 2015
          • Diundangkan: 03 Sep 2015

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          ANGGARAN 999 (BA BUN) | PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
          93/PMK.02/2013

          Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (Ba Bun)

          • Ditetapkan: 27 Jun 2013
          • Diundangkan: 27 Jun 2013

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 39
          • 40
          • 41
          • ...
          • 49

          Loading...
          Quick Look - ??
          • subsidi energi...
          • program bantuan sosial...
          • insentif pajak...
          • dana alokasi khusus...
          • kebijakan fiskal pemerintah...