Ditemukan 565 hasil yang relevan dengan "begitu pula dengan kebijakan fiskal "
Dalam 0.02 detikPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
109/PUU-XI/2013
Pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945
Relevan terhadap
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
95/PUU-XI/2013
Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD Negara RI Tahun 1945
Relevan terhadap, , dan
TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | MINYAK DAN GAS BUMI
203/PMK.02/2018
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Us...
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
233/PMK.07/2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
Relevan terhadap
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
46/PUU-X/2012
Uji materi Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dari h...
Relevan terhadap, , dan
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
57/PUU-XVIII/2020
Permohonan: a. Mengalihkan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung. ...
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
124/PMK.07/2015
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Relevan terhadap
EODB | ELEKTRONIK | EODB
PP 24 TAHUN 2018
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Relevan terhadap
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
113/PMK.08/2013
Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
Relevan terhadap
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
32/PUU-XVIII/2020
Pemohon keberatan dengan berlakunya pasal 6 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2013 tentang Perasuransian dengan alasan pasal tersebut bertentangan dengan pasal...
Relevan terhadap dan