JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 460 hasil yang relevan dengan "Perpajakan Daerah "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
120/PMK.05/2009

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

  • Ditetapkan: 07 Jul 2009
  • Diundangkan: 07 Jul 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEGIATAN USAHA | PENGUSAHA KENA PAJAK
79/PMK.03/2010

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.

  • Ditetapkan: 05 Apr 2010
  • Diundangkan: 05 Apr 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    1/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | GURU DAN DOSEN
      101/PMK.05/2010

      Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

      • Ditetapkan: 12 Mei 2010
      • Diundangkan: 12 Mei 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
        249/PMK.05/2010

        Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

        • Ditetapkan: 27 Des 2010
        • Diundangkan: 27 Des 2010

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
        28/PMK.05/2010

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

        • Ditetapkan: 04 Feb 2010
        • Diundangkan: 04 Feb 2010
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN | KLASIFIKASI
        101/PMK.02/2011

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 11 Jul 2011
        • Diundangkan: 11 Jul 2011
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | SALDO ANGGARAN LEBIH
        206/PMK.05/2010

        Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

        • Ditetapkan: 29 Nov 2010
        • Diundangkan: 29 Nov 2010

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 43
        • 44
        • 45
        • 46

        Loading...
        Quick Look - ??
        • Perpajakan daerah dalam pembangunan ekonomi...
        • Kebijakan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan...
        • Peran pajak daerah dalam pembangunan infrastruktur...
        • Transparansi dan akuntabilitas perpajakan daerah...
        • Peningkatan kapasitas pemungutan pajak daerah...