JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 484 hasil yang relevan dengan "subsidi pemerintah "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-X/2012

PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    60/PUU-IX/2011

    PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      48/PUU-XI/2013

      PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UN...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGKUTAN KERETA API | BIDANG ANGGARAN
        143/PMK.02/2012

        Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

        • Ditetapkan: 03 Sep 2012
        • Diundangkan: 03 Sep 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        84/PUU-IX/2011

        Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
          212/PMK.01/2017

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

          • Ditetapkan: 29 Des 2017
          • Diundangkan: 29 Des 2017
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
          225/PMK.05/2016

          Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

          • Ditetapkan: 30 Des 2016
          • Diundangkan: 30 Des 2016
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          43/PUU-X/2012

          Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BENDAHARA UMUM NEGARA | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
            165/PMK.02/2011

            Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian ...

            • Ditetapkan: 17 Okt 2011
            • Diundangkan: 17 Okt 2011

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BENDAHARA UMUM NEGARA | TATA CARA PENYUSUNAN
            250/PMK.05/2012

            Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

            • Ditetapkan: 28 Des 2012
            • Diundangkan: 28 Des 2012

            Relevan terhadap dan

            • 1
            • ...
            • 43
            • 44
            • 45
            • ...
            • 49

            Loading...
            Quick Look - ??
            • subsidi energi...
            • program bantuan sosial...
            • pengelolaan anggaran pemerintah...
            • insentif ekonomi...
            • dukungan fiskal untuk UMKM...