JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 462 hasil yang relevan dengan "transparansi pajak dan partisipasi publik "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DIEKSPOR | PENGEMBALIAN BEA MASUK
253/PMK.04/2011

Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

  • Ditetapkan: 28 Des 2011
  • Diundangkan: 28 Des 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
12/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAINNYA | PELAPORAN KEUANGAN
    235/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENURUNAN TARIF PAJAK | PAJAK PENGHASILAN BADAN
    PP 81 TAHUN 2007

    Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

    • Ditetapkan: 28 Des 2007
    • Diundangkan: 28 Des 2007

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MPR | DPD
    UU 27 TAHUN 2009

    Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    • Ditetapkan: 29 Agu 2009
    • Diundangkan: 29 Agu 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
    PP 29 TAHUN 2009

    Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

    • Ditetapkan: 24 Mar 2009
    • Diundangkan: 24 Mar 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEGIATAN USAHA | PELAKSANAAN
    PP 23 TAHUN 2010

    Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    • Ditetapkan: 01 Feb 2010
    • Diundangkan: 01 Feb 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    128/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      43/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELUNASAN CUKAI | PENYEDIAAN
        157/PMK.04/2009

        Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

        • Ditetapkan: 12 Okt 2009
        • Diundangkan: 12 Okt 2009

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 43
        • 44
        • 45
        • 46
        • 47

        Loading...
        Quick Look - ??
        • transparansi pajak...
        • partisipasi masyarakat...
        • akuntabilitas publik...
        • kebijakan perpajakan yang inklusif...
        • keterbukaan informasi keuangan...