JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 498 hasil yang relevan dengan "Program Bantuan Modal Usaha Internasional "
Dalam 0.035 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN | IURAN PENSIUN
243/PMK.02/2016

Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
230/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Hibah.

  • Ditetapkan: 21 Des 2011
  • Diundangkan: 21 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
PRINSIP SYARIAH | USAHA ASURANSI
11/PMK.010/2011

Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

  • Ditetapkan: 12 Jan 2011
  • Diundangkan: 12 Jan 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | PERUBAHAN | DANA DESA
187/PMK.07/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 02 Des 2016
  • Diundangkan: 02 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
29/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BEA MASUK | PERUBAHAN
    169/PMK.04/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.

    • Ditetapkan: 20 Nov 2017
    • Diundangkan: 20 Nov 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      42/PUU-X/2012

      Pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
        39/PMK.03/2016

        Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

        • Ditetapkan: 22 Mar 2016
        • Diundangkan: 22 Mar 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
        224/PMK.05/2016

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        • 1
        • ...
        • 44
        • 45
        • 46
        • ...
        • 50

        Loading...
        Quick Look - ??
        • Bantuan modal usaha untuk UKM...
        • Program pendanaan usaha kecil internasional...
        • Kebijakan keuangan untuk startup global...
        • Dukungan pemerintah untuk entrepreneur negara berkembang...
        • Peningkatan akses modal usaha internasional...