JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 550 hasil yang relevan dengan "Surat Utang Negara "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
61/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    109/PUU-XI/2013

    Pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      57/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
        212/PMK.01/2017

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

        • Ditetapkan: 29 Des 2017
        • Diundangkan: 29 Des 2017
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | TATACARA PENARIKAN
        121/PMK.05/2016

        Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

        • Ditetapkan: 26 Jul 2016
        • Diundangkan: 26 Jul 2016

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
        77/PMK.01/2011

        Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi d...

        • Ditetapkan: 06 Apr 2011
        • Diundangkan: 06 Apr 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATACARA PENGHITUNGAN
        16/PMK.03/2011

        Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

        • Ditetapkan: 24 Jan 2011
        • Diundangkan: 24 Jan 2011

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATA CARA | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
        24/PMK.05/2014

        Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Penggantian Dana Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

        • Ditetapkan: 03 Feb 2014
        • Diundangkan: 03 Feb 2014

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        59/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KREDITOR SWASTA ASING | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
          14/PMK.08/2012

          Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing.

          • Ditetapkan: 30 Jan 2012
          • Diundangkan: 30 Jan 2012

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 44
          • 45
          • 46
          • ...
          • 55

          Loading...
          Quick Look - ??
          • Surat Utang Negara...
          • Investasi Obligasi Pemerintah...
          • Kebijakan Fiskal Indonesia...
          • Manajemen Utang Publik...
          • Prospek Ekonomi dan Pembiayaan Negara...