JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 499 hasil yang relevan dengan "pengembangan pendidikan "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
153/PMK.05/2012

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

  • Ditetapkan: 03 Okt 2012
  • Diundangkan: 03 Okt 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
29/PUU-XI/2013

Uji materi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    12 P/HUM/2017

    uji materiil terhadap Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      PP 47 TAHUN 2011

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian.

      • Ditetapkan: 02 Des 2011
      • Diundangkan: 02 Des 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIPA | BIDANG ANGGARAN
      9/PMK.02/2017

      Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

      • Ditetapkan: 30 Jan 2017
      • Diundangkan: 30 Jan 2017
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      42/PUU-X/2012

      Pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        18/PUU-XV/2017

        Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
          59/PMK.05/2011

          Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama.

          • Ditetapkan: 23 Mar 2011
          • Diundangkan: 23 Mar 2011
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMENTERIAN AGAMA
          45/PMK.05/2011

          Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama.

          • Ditetapkan: 14 Mar 2011
          • Diundangkan: 14 Mar 2011

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
          224/PMK.05/2016

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

          • Ditetapkan: 30 Des 2016
          • Diundangkan: 30 Des 2016
          • 1
          • ...
          • 44
          • 45
          • 46
          • ...
          • 50

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pembiayaan pendidikan berkelanjutan...
          • anggaran pendidikan yang efisien...
          • evaluasi kebijakan pendidikan...
          • investasi dalam sumber daya pendidikan...
          • transparansi anggaran pendidikan...