JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 482 hasil yang relevan dengan "program pendukung pengembangan e-commerce "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
58/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    63/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      31 P/HUM/2017

      Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG BEA CUKAI | TATA LAKSANA
        47/PMK.04/2012

        Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pemb...

        • Ditetapkan: 20 Mar 2012
        • Diundangkan: 20 Mar 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
        223/PMK.05/2015

        Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

        • Ditetapkan: 15 Des 2015
        • Diundangkan: 15 Des 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | BIDANG BEA CUKAI
        120/PMK.04/2017

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Di...

        • Ditetapkan: 31 Agu 2017
        • Diundangkan: 31 Agu 2017
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG UMUM | TATA NASKAH DINAS
        128/PMK.01/2015

        Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

        • Ditetapkan: 07 Jul 2015
        • Diundangkan: 07 Jul 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
        224/PMK.05/2016

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SANKSI | WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI
        89/PMK.010/2015

        Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengali...

        • Ditetapkan: 28 Apr 2015
        • Diundangkan: 28 Apr 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
        225/PMK.05/2016

        Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        • 1
        • ...
        • 44
        • 45
        • 46
        • ...
        • 49

        Loading...
        Quick Look - ??
        • e-commerce tax incentives...
        • digital payment solutions for SMEs...
        • financial literacy for online businesses...
        • e-commerce regulatory framework...
        • public-private partnerships in e-commerce development...