JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 490 hasil yang relevan dengan "reformasi pajak untuk sektor prioritas "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    77/PUU-VIII/2010

    Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      91/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        113/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          45/PUU-X/2012

          Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2...

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            KLASIFIKASI | ANGGARAN
            127/PMK.02/2015

            Klasifikasi Anggaran.

            • Ditetapkan: 07 Jul 2015
            • Diundangkan: 07 Jul 2015
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            KOMITE PENGAWAS | PERPAJAKAN
            133/PMK.01/2010

            Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

            • Ditetapkan: 26 Jul 2010
            • Diundangkan: 26 Jul 2010

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN ESDM
            PP 9 TAHUN 2012

            Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

            • Ditetapkan: 06 Jan 2012
            • Diundangkan: 06 Jan 2012

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            49/PMK.02/2011

            Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

            • Ditetapkan: 17 Mar 2011
            • Diundangkan: 17 Mar 2011

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            77/PUU-IX/2011

            Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

              Relevan terhadap, , dan

              • 1
              • ...
              • 44
              • 45
              • 46
              • ...
              • 49

              Loading...
              Quick Look - ??
              • reformasi pajak sektor prioritas...
              • kebijakan perpajakan untuk investasi...
              • insentif pajak untuk UMKM...
              • transparansi dan akuntabilitas pajak...
              • strategi pengumpulan pajak berkelanjutan...