JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 496 hasil yang relevan dengan "Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
    PP 65 TAHUN 2010

    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

    • Ditetapkan: 27 Agu 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | TATA NASKAH DINAS
    128/PMK.01/2015

    Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 07 Jul 2015
    • Diundangkan: 07 Jul 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAINNYA | PELAPORAN KEUANGAN
    235/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    57/PUU-VIII/2010

    Uji Materiil atas UU No.2 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RENCANA KERJA PEMERINTAH
      PP 20 TAHUN 2004

      Rencana Kerja Pemerintah

      • Ditetapkan: 05 Agu 2004
      • Diundangkan: 05 Agu 2004

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      113/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
        PP 90 TAHUN 2010

        Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

        • Ditetapkan: 27 Des 2010
        • Diundangkan: 27 Des 2010

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        57/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
          263/PMK.05/2014

          Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

          • Ditetapkan: 31 Des 2014
          • Diundangkan: 31 Des 2014
          • 1
          • ...
          • 45
          • 46
          • 47
          • ...
          • 50

          Loading...
          Quick Look - ??
          • Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter...
          • Kebijakan Pengelolaan Utang Negara...
          • Stabilitas Ekonomi Makro...
          • Kolaborasi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral...
          • Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Negara...