JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 550 hasil yang relevan dengan "Surat Utang Negara "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
59/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERPAJAKAN | AKSES INFORMASI KEUANGAN
    19/PMK.03/2018

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpa...

    • Ditetapkan: 19 Feb 2018
    • Diundangkan: 19 Feb 2018
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    69 P/HUM/2014

    Uji materiil terhadap PP 11 tahun 2014 ttg pungutan oleh OJK dan peraturan OJK no.3/POJK.02/2014 ttg tata cara pelaksanaan pungutan oleh OJK

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN KEUANGAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      PP 1 TAHUN 2013

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 02 Jan 2013
      • Diundangkan: 02 Jan 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      124/PMK.02/2016

      Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

      • Ditetapkan: 08 Agu 2016
      • Diundangkan: 08 Agu 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG KEPABEANAN | PENGEMBALIAN BEA MASUK
      274/PMK.04/2014

      Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga di Bidang Kepabeanan.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BELANJA SUBSIDI | PERUBAHAN
      217/PMK.05/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      60/PUU-IX/2011

      PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        53/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1))

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DEFISIT ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2016
          153/PMK.07/2015

          Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

          • Ditetapkan: 07 Agu 2015
          • Diundangkan: 07 Agu 2015
          • 1
          • ...
          • 45
          • 46
          • 47
          • ...
          • 55

          Loading...
          Quick Look - ??
          • Surat Utang Negara...
          • Kebijakan Pembiayaan Negara...
          • Investasi Surat Utang...
          • Manajemen Utang Publik...
          • Keberlanjutan Keuangan Nasional...