JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 480 hasil yang relevan dengan "pemanfaatan data transaksi e-commerce "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
41 P/HUM/2015

Uji materiil terhadap PP 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    46/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      25/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        91/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          49/PMK.02/2011

          Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

          • Ditetapkan: 17 Mar 2011
          • Diundangkan: 17 Mar 2011

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
          PP 3 TAHUN 2008

          Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

          • Ditetapkan: 04 Feb 2008
          • Diundangkan: 04 Feb 2008

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          230/PMK.05/2011

          Sistem Akuntansi Hibah.

          • Ditetapkan: 21 Des 2011
          • Diundangkan: 21 Des 2011
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KLASIFIKASI | ANGGARAN
          127/PMK.02/2015

          Klasifikasi Anggaran.

          • Ditetapkan: 07 Jul 2015
          • Diundangkan: 07 Jul 2015
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
          08/PMK.05/2010

          Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

          • Ditetapkan: 25 Jan 2010
          • Diundangkan: 25 Jan 2010

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
          41/PMK.09/2010

          Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

          • Ditetapkan: 22 Feb 2010
          • Diundangkan: 22 Feb 2010
          • 1
          • ...
          • 45
          • 46
          • 47
          • 48

          Loading...
          Quick Look - ??
          • analisis data transaksi e-commerce...
          • pengawasan perpajakan e-commerce...
          • kebijakan digitalisasi ekonomi...
          • optimasi potensi pendapatan negara...
          • perlindungan konsumen di platform e-commerce...