JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 462 hasil yang relevan dengan "tanggung jawab bendahara "
Dalam 0.039 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
113/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
    180/PMK.07/2015

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

    • Ditetapkan: 25 Sep 2015
    • Diundangkan: 25 Sep 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
    154/PMK.05/2013

    Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

    • Ditetapkan: 13 Nov 2013
    • Diundangkan: 13 Nov 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
      209/PMK.05/2015

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

      • Ditetapkan: 27 Nov 2015
      • Diundangkan: 27 Nov 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      230/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Hibah.

      • Ditetapkan: 21 Des 2011
      • Diundangkan: 21 Des 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      41/PMK.09/2010

      Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 22 Feb 2010
      • Diundangkan: 22 Feb 2010
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
        PP 29 TAHUN 2009

        Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

        • Ditetapkan: 24 Mar 2009
        • Diundangkan: 24 Mar 2009

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 45
        • 46
        • 47

        Loading...
        Quick Look - ??
        • tanggung jawab bendahara kementerian keuangan...
        • pengelolaan keuangan negara...
        • akuntabilitas bendahara...
        • audit keuangan kementerian...
        • pengendalian anggaran kementerian...