JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 486 hasil yang relevan dengan "transparansi perpajakan dan big data "
Dalam 0.034 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | TOKO BEBAS BEA
37/PMK.04/2013

Toko Bebas Bea.

  • Ditetapkan: 27 Feb 2013
  • Diundangkan: 27 Feb 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PEMERIKSAAN
    231/PMK.02/2009

    Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

    • Ditetapkan: 28 Des 2009
    • Diundangkan: 28 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
    87/PMK.05/2009

    Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

    • Ditetapkan: 30 Apr 2009
    • Diundangkan: 30 Apr 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KLASIFIKASI | ANGGARAN
    127/PMK.02/2015

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2015
    • Diundangkan: 07 Jul 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    91/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATA CARA PELAKSANAAN | TATACARA PERPAJAKAN
        PP 80 TAHUN 2007

        Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebaga...

        • Ditetapkan: 28 Des 2007
        • Diundangkan: 28 Des 2007

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
        120/PMK.05/2009

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

        • Ditetapkan: 07 Jul 2009
        • Diundangkan: 07 Jul 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
        234/PMK.05/2011

        Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 23 Des 2011
        • Diundangkan: 23 Des 2011

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 45
        • 46
        • 47
        • 48
        • 49

        Loading...
        Quick Look - ??
        • transparansi perpajakan...
        • big data analitik...
        • pengawasan keuangan elektronik...
        • pemanfaatan data untuk kebijakan fiskal...
        • keterbukaan informasi pajak...