JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 539 hasil yang relevan dengan "utahg publik dan pertumbuhan ekonomi "
Dalam 0.074 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
    87/PMK.01/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 11 Jun 2019
    • Diundangkan: 11 Jun 2019
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    64P/HUM/2013

    Uji materiil Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 terhadap Undang-Undan...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      83/PUU-XI/2013

      Uji meteriil Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU APBN Tahun 2013 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat ...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
        212/PMK.01/2017

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

        • Ditetapkan: 29 Des 2017
        • Diundangkan: 29 Des 2017
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        29/PUU-XVI/2018

        Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          52/PUU-IX/2011

          Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
            79/PMK.010/2020

            Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

            • Ditetapkan: 03 Jul 2020
            • Diundangkan: 03 Jul 2020
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
            81/PMK.010/2020

            Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

            • Ditetapkan: 03 Jul 2020
            • Diundangkan: 03 Jul 2020
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
            104/PMK.010/2016

            Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

            • Ditetapkan: 30 Jun 2016
            • Diundangkan: 30 Jun 2016

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 45
            • 46
            • 47
            • ...
            • 54

            Loading...
            Quick Look - ??
            • utahg publik...
            • pertumbuhan ekonomi...
            • pengelolaan anggaran...
            • investasi publik...
            • kebijakan fiskal...