JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 510 hasil yang relevan dengan "Dukungan pemerintah untuk UKM digital "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
52/PUU-IX/2011

Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
    143/PMK.02/2015

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

    • Ditetapkan: 24 Jul 2015
    • Diundangkan: 24 Jul 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
      154/PMK.05/2013

      Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

      • Ditetapkan: 13 Nov 2013
      • Diundangkan: 13 Nov 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      84/PUU-IX/2011

      Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        45/PUU-X/2012

        Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
          241/PMK.05/2012

          Sistem Akuntansi Belanja Subsidi.

          • Ditetapkan: 27 Des 2012
          • Diundangkan: 27 Des 2012

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PELAKSANAAN | TATACARA PEMBAYARAN
          190/PMK.05/2012

          Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

          • Ditetapkan: 29 Nov 2012
          • Diundangkan: 29 Nov 2012

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          230/PMK.05/2011

          Sistem Akuntansi Hibah.

          • Ditetapkan: 21 Des 2011
          • Diundangkan: 21 Des 2011

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
          68/PMK.05/2015

          Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

          • Ditetapkan: 27 Mar 2015
          • Diundangkan: 27 Mar 2015
          • 1
          • ...
          • 46
          • 47
          • 48
          • ...
          • 51

          Loading...
          Quick Look - ??
          • dukungan pemerintah UKM digital...
          • program bantuan UKM digital...
          • insentif pajak untuk UKM digital...
          • pelatihan dan pembinaan UKM digital...
          • kebijakan keuangan untuk pengembangan UKM digital...