JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 511 hasil yang relevan dengan "program pemerintah untuk pembiayaan efisiensi energi "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
91/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    1/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN LAINNYA | PELAPORAN KEUANGAN
      235/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
      28/PMK.05/2010

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

      • Ditetapkan: 04 Feb 2010
      • Diundangkan: 04 Feb 2010
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      54/PUU-VI/2008

      Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BENDAHARA UMUM NEGARA | TATA CARA PENYUSUNAN
        250/PMK.05/2012

        Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

        • Ditetapkan: 28 Des 2012
        • Diundangkan: 28 Des 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        43/PUU-X/2012

        Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | LAPORAN KEUANGAN
          210/PMK.05/2013

          Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

          • Ditetapkan: 31 Des 2013
          • Diundangkan: 31 Des 2013

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
          234/PMK.05/2011

          Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

          • Ditetapkan: 23 Des 2011
          • Diundangkan: 23 Des 2011
          • 1
          • ...
          • 47
          • 48
          • 49
          • ...
          • 52

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pembiayaan efisiensi energi...
          • program insentif energi terbarukan...
          • kebijakan pembiayaan hijau...
          • pengelolaan anggaran untuk energi efisien...
          • dukungan fiskal untuk investasi energi berkelanjutan...